Tugas dan Fungsi

Tugas dan Fungsi

 Kepala Dinas

  • Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
    1. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
    2. pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
    3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi urusan wajib dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
    4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi urusan wajib dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  • Uraian tugas Kepala Dinas sebagai berikut :
    1. mempersiapkan program dan kebijaksanaan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dalam rangka pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas;
    2. memimpin, membina, mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa agar sesuai dengan perencanan  yang  telah ditentukan;
    3. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Dinas  instansi  terkait dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, agar terjadi kesamaan persepsi dan kesatuan langkah dan gerak dalam  pelaksanaan pembangunan;
    4. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
    5. penyelenggaraan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang ditetapkan oleh Bupati;
    6. pemberian informasi saran dan pertimbangan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa kepada Bupati sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan atau membuat keputusan;
    7. mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat dan desa sebagai acuan pelaksanaan tugas;
    8. membagi habis tugas kedinasan pemberdayaan masyarakat dan desa di bidang teknis dan administrasi kepada bawahan, agar setiap aparatur yang berada di lingkungan Dinas mengetahui dan memahami beban tugas dan tanggungjawabnya;
    9. memberikan petunjuk teknis dan pengarahan serta bimbingan kepada bawahan tentang pelaksanaan tugas, untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
  1. memberikan usulan dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah- langkah dan kebijaksanaan yang akan diambil di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  2. memberikan usulan dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah langkah dan kebijaksanaan yang akan diambil;
  3. menilai aktivitas, kreativitas dan produktivitas pelaksanaan tugas dari bawahan;
  4. melaksanakan tugas kedinasan lainya yang diberikan oleh atasan, untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  5. membuat laporan kepada atasan sebagai masukan untuk dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut;

Sekretariat

  •  Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang merupakan unsur staf yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
  • Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, surat-menyurat, penyusunan program kegiatan dan pelaporan serta  perencanaan  dan keuangan.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
    1. perumusan kebijakan teknis administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan;
    2. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset; dan
    3. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  • Uraian tugas Sekretaris sebagai berikut :
    1. menyusun kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    2. merencanakan, mengorganisasikan, mengendalikan  dan  menetapkan kebijakan umum kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
    3. mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh bidang dan seksi dalam lingkup badan;
    4. mengelola pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian;
    5. mengelola dan   mengkoordinasikan  pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan, aset dan perlengkapan;
    6. memantau dan   mengevaluasi   penyelenggaraan  administrasi  umum, pengelolaan keuangan, pelaporan dan aset;
    7. melakukan penilaian  prestasi  kerja  para subbagian dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
    8. menginventarisir permasalahan-permasalahan dan menyiapkan data/bahan pemecahan masalah sesuai bidang tugas;
  1. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
  2. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi; dan
  3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas, memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;

 

Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian

  • Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
  • Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, perlengkapan serta administrasi surat menyurat dan barang inventaris
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
    1. pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian;
    2. pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian;
    3. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian; dan
    4. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian;

 

  • Uraian tugas Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian sebagai berikut :
    1. menyusun pelaksanaan, penatataan dan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
    2. mengelola dan melaksanakan urusan ketatausahaan dan kearsipan badan;
    3. melaksanakan urusan   administrasi   dan  pembinaan,  pengawasan kepegawaian di lingkungan badan;
    4. melaksanakan tugas humas dan keprotokoleran dan perjalanan dinas;
    5. melaksanakan urusan rumah tangga badan;
    6. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan atas barang inventaris/aset kantor, baik bergerak maupun yang tidak bergerak;
    7. menginventarisasi masalah-masalah  dan  menyiapkan data/bahan pemecahan masalah sesuai bidang tugas;
    8. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan dan program;
    9. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi; dan
    10. melaporkan hasil pelaksanaan tugas, memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi;

Sub Bagian Program dan Keuangan

  • Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagianyang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
  • Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas menyusun  dan  membuat program kerja dan pengelolaan keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
    1. pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian;
    2. pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian;
    3. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian; dan
    4. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian;
  • Uraian tugas Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan sebagai berikut :
    1. menyusun, merumuskan program kerja dinas, baik yang bersifat program jangka pendek maupun jangka menengah;
    2. menyusun rencana kebutuhan pengadaan barang dan jasa  serta  sarana  dan prasarana penunjang kelancaran operasional dinas;
    3. menyusun daftar usulan kegiatan;
    4. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan RKA/DPA dinas;
    5. melaksanaan proses   administrasi   terkait dengan penatausahaan, tata laksana, dan pengelolaan keuangan dinas;
    6. melaksanaan urusan pengelolaan gaji dan penggajian;
    7. mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan dinas;
    8. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja dan kegiatan;
    9. menyusunan dan   membuat  Laporan  Akuntabilitas    Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
    10. menyiapkan data pendukung laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
    11. menyiapkan laporan berkala bulanan, triwulan dan tahunan;
    12. melakukan inventarisasi terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan serta memberikan solusi pemecahannya;
    13. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta menyusun laporan hasil pelaksanaannya;
    14. menyiapkan data pendukung (supplemen) penyusunan LPPD;
    15. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi; dan
    16. melaporkan hasil pelaksanaan tugas, memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi;

Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Desa

  • Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
  • Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Desa mempunyai tugas menghimpun, mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan pemerintahan dan kelembagaan
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Desa mempunyai fungsi :
    1. pelaksanaan kebijakan teknis bidang;
    2. pelaksanaan program dan kegiatan bidang;
    3. pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian,  pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup bidang;
    4. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup bidang;
  • Uraian tugas Kepala Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Desa sebagai berikut :
    1. melaksanakan koordinasi dengan seluruh bidang dan sekretariat dalam rangka penyusunan Program Kerja Dinas sebagai pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas serta rencana kerja bidang pemerintahan dan kelembagaan desa untuk dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan tugas;
    2. memimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam melaksanakan tugas pendampingan pengelolaan Pemerintahan desa, fasilitasi pemilihan kepala desa, pembinaan kelembagaan dan perangkat desa, dan menyusun pedoman evaluasi perkembangan desa agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan program kerja yang telah disusun;
    3. mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Desa sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas;
    4. membagi habis tugas pada bidang pemerintahan dan kelembagaan desa kepada bawahan agar setiap aparatur yang ada memahami tugas dan tanggung jawabnya;
    5. menerima, mempelajari laporan dan saran dari bawahan sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun program kerja selanjutnya;
    6. memberikan motivasi kepada bawahan agar mampu melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna;
    7. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;
    8. melakukan kerja sama dengan unit kerja yang ada guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
    9. membuat laporan kepada Kepala Dinas sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun Program Kerja Dinas lebih lanjut; dan
    10. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;

Seksi Pemerintahan Desa

  • Seksi Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan
  • Seksi Pemerintahan Desa mempunyai tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di seksi pemerintahan desa.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :
    1. pelaksanaan kebijakan teknis seksi;
    2. pelaksanaan program dan kegiatan seksi;
    3. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup seksi;
    4. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi;
  • Uraian tugas Kepala Seksi Pemerintahan Desa sebagai berikut :
    1. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya di lingkungan Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Desa dalam rangka penyusunan rencana program kerja Seksi Pemerintahan Desa untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan;
    2. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas Seksi Pemerintahan Desa dan penyusunan bahan untuk pemecahan masalahnya;
    3. menyiapkan fasilitasi pelaksanaan pemberhentian, pemilihan, pengangkatan dan pelantikan Kepala Desa;
    4. memfasilitasi pengelolaan dan pengembangan administrasi desa;
    5. memfasilitasi penyusunan produk hukum desa;
    6. mengoordinasi dan memfasilitasi laporan penyelenggaraan pemeritahan desa dan Kelurahan;
    7. menyiapkan bahan fasilitasi monitoring dan evaluasi Pemerintahan Desa dan Kelurahaan ;
    8. menyiapkan bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
    9. mempersiapkan, mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
    10. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rancangan  Keputusan  Bupati tentang pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
    11. menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
    12. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serah terima jabatan Kepala Desa;
    13. menyiapkan bahan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagai dasar pengambilan kebijakan tindak lanjut;
    14. mengkaji permasalahan yang menyangkut pelaksanaan tugas Kepala Desa serta menghimpun dan meneliti laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang disampaikan oleh Kepala Desa;
    15. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum di lingkungan seksi Pemerintahan Desa agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna;
    16. membagi habis tugas Seksi Pemerintahan Desa, kepada aparatur non struktural umum sebagai bawahannya, agar setiap personil memahami tugas dan tanggungjawabnya;
    17. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai masukan dalam penyusunan program lebih lanjut;
    18. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;
    19. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan Desa; dan
    20. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atas;

Seksi Kelembagaan dan Perangkat

  • Seksi Kelembagaan dan Perangkat Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang  berada  di   bawah  dan  bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Desa.
  • Seksi Kelembagaan dan Perangkat Desa mempunyai tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di seksi kelembagaan dan perangkat
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Kelembagaan dan Perangkat Desa mempunyai fungsi :
    1. pelaksanaan kebijakan teknis seksi;
    2. pelaksanaan program dan kegiatan seksi;
    3. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup seksi;
    4. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi;
  • Uraian tugas Kepala Seksi Kelembagaan dan Perangkat Desa sebagai berikut :
    1. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya di lingkungan Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Desa dalam rangka penyusunan rencana program kerja Seksi Kelembagaan dan Perangkat  Desa untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan;
    2. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas seksi kelembagaan dan perangkat desa dan penyusunan bahan untuk pemecahan masalahnya;
  1. memfasilitasi pembentukan, pemberhentian dan pembinaan aparatur desa dan badan permusyawaratan desa (BPD);
  2. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan dan perangkat desa;
  3. melaksanakan perumusan pedoman pengembangan potensi kelembagaan dan perangkat desa;
  4. melaksanakan pembentukan dan pembinaan lembaga-lembaga desa;
  5. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum di lingkungan seksi kelembagaan dan perangkat desa agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna;
  6. membagi habis tugas seksi kelembagaan dan perangkat desa kepada aparatur non struktural umum sebagai bawahannya, agar setiap personil memahami tugas dan tanggungjawabnya;
  7. mengumpulkan menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai masukan dalam penyusunan program lebih lanjut;
  8. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;
  9. menyusun laporan pelaksanaan pada seksi kelembagaan dan perangkat desa; dan
  10. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;

Seksi Evaluasi Perkembangan Desa

  • Seksi Evaluasi Perkembangan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan
  • Seksi Evaluasi Perkembangan Desa mempunyai tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang evaluasi perkembangan
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Evaluasi Perkembangan Desa mempunyai fungsi :
    1. pelaksanaan kebijakan teknis seksi;
    2. pelaksanaan program dan kegiatan seksi;
    3. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup seksi; dan
    4. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi;
  • Uraian tugas Kepala Seksi Evaluasi Perkembangan Desa sebagai berikut :
    1. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya di lingkungan Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Desa dalam rangka penyusunan rencana program kerja Seksi Evaluasi Perkembangan Desa untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan;
    2. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas Seksi Evaluasi Perkembangan Desa dan penyusunan bahan untuk pemecahan masalahnya;
  1. menyusun status perkembangan desa;
  2. memfasilitasi pelaksanaan evaluasi perkembangan desa;
  3. memfasilitasi pelaksanaan perlombaan desa;
  4. memfasilitasi pelaksanaan Pekan Inovasi Desa;
  5. fasilitasi dan pembinaan Profil Desa;
  6. mengumpulkan menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai masukan dalam penyusunaan program lebih lanjut;
  7. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;
  8. menyusun laporan pelaksanaan pada Seksi Evaluasi Perkembangan Desa; dan
  9. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;

 

Bidang Keuangan, Aset dan Pembangunan Desa

  • Bidang Keuangan, Aset dan Pembangunan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
  • Bidang Keuangan, Aset dan Pembangunan Desa mempunyai tugas menghimpun, mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan keuangan, aset dan pembangunan desa.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Keuangan, Aset dan Pembangunan Desa mempunyai fungsi :
    1. pelaksanaan kebijakan teknis bidang;
    2. pelaksanaan program dan kegiatan bidang;
    3. pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup bidang;
    4. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup bidang;
  • Uraian tugas Kepala Bidang Keuangan, Aset dan Pembangunan Desa sebagai berikut :
    1. melaksanakan koordinasi dengan seluruh bidang dan sekretariat dalam rangka penyusunan Program Kerja Dinas sebagai pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas serta rencana kerja Bidang Keuangan, Aset dan Pembangunan Desa untuk dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan tugas;
    2. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pembinaan, Keuangan, Aset dan Pembangunan Desa;
    3. memimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam melaksanakan tugas pengelolaan bidang keuangan, aset dan pembangunan desa, agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan program kerja yang telah disusun;
    4. mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Bidang Keuangan, Aset dan Pembangunan Desa sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas;
    5. membagi habis tugas pada Bidang Keuangan, Aset dan Pembangunan Desa kepada bawahan agar setiap aparatur yang ada memahami tugas dan tanggungjawabnya;
    6. menerima, mempelajari laporan dan saran dari bawahan sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun program kerja selanjutnya;
    7. memberikan motivasi kepada bawahan agar mampu melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna;
    8. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;
    9. melakukan kerja sama dengan unit kerja yang ada guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
    10. membuat laporan kepada Kepala Dinas sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun Program Kerja Dinas lebih lanjut; dan
    11. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;

Seksi Pengelolaan Keuangan Desa

  • Seksi Pengelolaan Keuangan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Keuangan, Aset dan Pembangunan
  • Seksi Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas Penyiapan  perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Keuangan, Aset dan Pembangunan
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai fungsi :
    1. pelaksanaan kebijakan teknis seksi;
    2. pelaksanaan program dan kegiatan seksi;
    3. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup seksi; dan
    4. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi;
  • Uraian tugas Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan Desa sebagai berikut :
    1. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya di lingkungan Bidang Keuangan, Aset dan Pembangunan Desa dalam rangka penyusunan rencana program kerja Seksi Pengelolaan Keuangan Desa untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan;
    2. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas Seksi Pengelolaan Keuangan Desa dan penyusunan bahan  untuk pemecahan masalahnya;
    3. memfasilitasi pembinaan terhadap penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
    4. melakukan pembinaan pengelolaan keuangan desa;
    5. menyusun alokasi Keuangan desa yang bersumber dari APBN (Dana Desa), APBD (Alokasi Dana Desa), bantuan keuangan kabupaten, dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
  1. menyiapkan laporan penyaluran dan realisasi alokasi Keuangan desa yang bersumber dari APBN (Dana Desa), APBD (Alokasi Dana Desa), bantuan keuangan kabupaten, dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
  2. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum di lingkungan Seksi Pengelolaan Keuangan Desa agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna;
  3. membagi habis tugas Seksi Pengelolaan Keuangan Desa, kepada aparatur non struktural umum sebagai bawahannya, agar setiap personil memahami tugas dan tanggungjawabnya;
  4. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai masukan dalam penyusunan program lebih lanjut;
  5. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;
  6. menyusun laporan pelaksanaan pada Seksi Pengelolaan Keuangan Desa; dan
  7. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;

Seksi Aset Desa

  •  Seksi Aset Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Keuangan, Aset dan Pembangunan Desa.
  • Seksi Aset Desa mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Keuangan, Aset dan Pembangunan
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Aset Desa mempunyai fungsi :
    1. pelaksanaan kebijakan teknis seksi;
    2. pelaksanaan program dan kegiatan seksi;
    3. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup seksi; dan
    4. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi;

 

  • Uraian tugas Kepala Seksi Aset Desa sebagai berikut :
    1. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya di lingkungan bidang keuangan, aset dan pembangunan desa dalam rangka penyusunan rencana program kerja seksi aset desa untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan;
    2. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas seksi aset desa dan penyusunan bahan untuk pemecahan masalahnya;
    3. fasilitasi dan pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
  1. melaksanakan pembinaan pengelolaan aset desa;
  2. menyusun menyiapkan pedoman pengelolaan, pencatatan dan  penghapusan aset desa;
  3. penyusunan norma, standar, dan pedoman pengelolaan aset desa;
  4. pengembangan usaha dan keuangan mikro berbasis desa;
  5. membagi habis tugas seksi aset desa kepada aparatur  non  struktural  umum sebagai bawahannya, agar setiap personil memahami tugas dan tanggungjawabnya;
  6. mengumpulkan menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai masukan dalam penyusunan program lebih lanjut;
  7. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;
  8. menyusun laporan pelaksanaan pada seksi aset desa; dan
  9. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;

 

Seksi Pembangunan Desa

  • Seksi Pembangunan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Keuangan, Aset dan Pembangunan
  • Seksi Pembangunan Desa mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Keuangan, Aset dan Pembangunan
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pembangunan Desa mempunyai fungsi :
    1. pelaksanaan kebijakan teknis seksi;
    2. pelaksanaan program dan kegiatan seksi;
    3. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup seksi; dan
    4. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup
  • Uraian tugas Kepala Seksi Pembangunan Desa sebagai berikut:
    1. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya di lingkungan Bidang Keuangan, Aset dan Pembangunan Desa dalam rangka penyusunan rencana program kerja Seksi Pembangunan Desa untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan;
    2. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas Seksi Pembangunan Desa dan penyusunan bahan untuk pemecahan masalahnya;
    3. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa (RPJMDes dan RKPDes);
    4. fasilitasi dan pembinaan pembangunan kawasan perdesaan;
    5. fasilitasi dan pembinaan teknis pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana desa;
    6. menyusun pedoman dan fasilitasi usaha ekonomi masyarakat;
  1. Penyusunan norma, standar, dan pedoman pembangunan desa;
  2. membagi habis tugas Seksi Pembangunan Desa kepada aparatur non struktural umum sebagai bawahannya, agar setiap personil memahami tugas dan tanggungjawabnya;
  3. mengumpulkan menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai masukan dalam penyusunan program lebih lanjut;
  4. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;
  5. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan Desa; dan
  6. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;

Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan

  • Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  • Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan mempunyai tugas menghimpun, mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan pembinaan
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan mempunyai fungsi :
    1. pelaksanaan kebijakan teknis bidang;
    2. pelaksanaan program dan kegiatan bidang;
    3. pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup bidang;
    4. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup bidang;
  • Uraian tugas Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan sebagai berikut :
    1. melaksanakan koordinasi dengan seluruh bidang dan sekretariat dalam rangka penyusunan Program Kerja Dinas sebagai pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas serta rencana kerja Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan untuk dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan tugas;
    2. memimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam melaksanakan tugas pengelolaan bidang pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan, agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan program kerja yang telah disusun;
    3. pengembangan ekonomi masyarakat;
    4. fasilitasi kerjasama dan pemasaran hasil usaha desa;
    5. fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) serta Teknologi Tepat Guna (TTG);
    6. mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas kepala Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan;
  1. membagi habis tugas pada bidang pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan kepada bawahan agar setiap aparatur yang  ada  memahami tugas dan tanggungjawabnya;
  2. menerima, mempelajari laporan dan saran dari bawahan sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun program kerja selanjutnya;
  3. memberikan motivasi kepada bawahan agar mampu melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna;
  4. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;
  5. melakukan kerja sama dengan unit kerja yang ada guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
  6. membuat laporan kepada Kepala Dinas sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun Program Kerja Dinas lebih lanjut; dan
  7. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;

Seksi Pemberdayaan Masyarakat

  • Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan
  • Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dengan fasilitasi usaha ekonomi produktif masyarakat dan pengembangan produksi.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :
    1. pelaksanaan kebijakan teknis seksi;
    2. pelaksanaan program dan kegiatan seksi;
    3. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup seksi; dan
    4. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi;
  • Uraian tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :
    1. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya di lingkungan Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan dalam rangka penyusunan rencana program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan;
    2. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan  penyusunan  bahan  untuk pemecahan masalahnya;
    3. melaksanakan pembinaan terhadap kelompok masyarakat miskin;
    4. memfasilitasi pelaksanaan Karya Bhakti dan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD);
  1. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna;
  2. membagi habis tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat, kepada aparatur non sruktural umum sebagai bawahannya, agar setiap personil memahami tugas dan tanggungjawabnya;
  3. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai masukan dalam penyusunan program lebih lanjut;
  4. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;
  5. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
  6. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;

Seksi Pembinaan Kemasyarakatan

  • Seksi Pembinaan Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan
  • Seksi Pembinaan Kemasyarakatan mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pembinaan Kemasyarakatan mempunyai fungsi :
    1. pelaksanaan kebijakan teknis seksi;
    2. pelaksanaan program dan kegiatan seksi;
    3. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup seksi; dan
    4. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi;
  • Uraian tugas Kepala Seksi Pembinaan Kemasyarakatan sebagai berikut :
    1. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya di lingkungan Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan dalam rangka penyusunan rencana program kerja Seksi Pembinaan Kemasyarakatan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan;
    2. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas Seksi Pembinaan Kemasyarakatan dan penyusunan bahan untuk pemecahan masalahnya;
    3. memfasilitasi pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM);
    4. fasilitasi pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan partisipasi masyarakat;
  1. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum di lingkungan Seksi Pembinaan Kemasyarakatan agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna;
  2. membagi habis tugas Seksi Pembinaan Kemasyarakatan kepada aparatur non struktural umum sebagai bawahannya, agar setiap personil memahami tugas dan tanggungjawabnya;
  3. mengumpulkan menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai masukan dalam penyusunan program lebih lanjut;
  4. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;
  5. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembinaan Kemasyarakatan; dan
  6. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;

 Seksi Pengembangan Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG)

  • Seksi Pengembangan Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan.
  • Seksi Pengembangan Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG) mempunyai tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan SDA dan
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG) mempunyai fungsi :
    1. pelaksanaan kebijakan teknis seksi;
    2. pelaksanaan program dan kegiatan seksi;
    3. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup seksi; dan
    4. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi;
  • Uraian tugas Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG) sebagai berikut :
    1. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya di lingkungan Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan dalam rangka penyusunan rencana program kerja Seksi Pengembangan Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan;
    2. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas Seksi Pengembangan Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan penyusunan bahan untuk pemecahan masalahnya;
    3. pendataan potensi SDA dan pemanfaatan TTG;
    4. memfasilitasi pembentukan kelembagaan bagi para peminat dan pemerhati pengembangan TTG;
    5. memfasilitasi promosi hasil pengelolaan SDA dan produk pemanfaatan TTG;
    6. membuat laporan potensi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Pesawaran;
    7. memimpin, mengarahkan dan memotivasi memantau aparatur non struktural umum di lingkungan Seksi Pengembangan Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG) agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan program kerja yang telah disusun;
    8. membagi habis tugas Seksi Pengembangan Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG) kepada aparatur non struktural umum sebagai bawahannya, agar setiap personil memahami tugas dan tanggungjawabnya;
    9. mengumpulkan menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai masukan dalam penyusunan program lebih lanjut;
    10. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;
    11. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG); dan
    12. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;

 

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.